Kebijakan

Sebagai negara dengan sejarah sastra panjang yang ekosistemnya terus bertumbuh dan berkembang, lingkungan literasi yang lebih mendukung dan sehat perlu dibentuk. Pilar keempat dari Jakarta World Book Capital 2022 menekankan penguatan ekosistem industri buku Indonesia dan peran kebijakan pemerintah dalam membaca dan bidang perbukuan.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara dengan literasi terendah di dunia dari 61 negara yang terukur. Meskipun, penelitian ini mendasarkan peringkatnya pada karakteristik perilaku melek huruf, hasilnya berfungsi sebagai indikator untuk membandingkan negara Indonesia dengan lima negara di peringkat teratas yang semuanya merupakan negara Nordik (Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia). Negara-negara tersebut terkenal dengan sistem pendidikan terbaiknya

John Miller, presiden tempat studi ini dilakukan mengatakan bahwa seiring pengetahuan digunakan sebagai produk serta alat, kesejahteraan dalam negara tersebut akan secara otomatis dan pasti mendukung peningkatan literasi warganya.

Masalah distribusi, ketersediaan dan keterjangkauan buku dan pembajakan buku terus menerus menjadi masalah dalam industri perbukuan. Untuk aspek-aspek tersebut, kebijakan pemerintah menjadi penting untuk membantu masalah ini dan membuat buku lebih mudah diakses oleh semua orang di mana pun mereka berada, terutama di wilayah kepulauan, dan dari sudut pandang ekonomi, program pemerintah harus bertujuan memperkuat rantai industri perbukuan, dan mendukung upaya berbagai pemangku kepentingan dan lembaga terkait, melalui masing-masing instrumen kebijakan yang disiapkan.

Selain menjadi salah satu negara yang telah menandatangani Bern Convention, berikut adalah daftar kebijakan yang terkait industri penerbitan buku yang diterbitkan di Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 5 Tahun 2020 tentang Pembebasan PPN Buku

Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan No. 15193/H3.3/PB/2018 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Keterampilan, Kepribadian, Pengayaan Pembelajaran dan Panduan Pendidik sebagai Buku Nonteks

UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

No.

Program

Deskripsi Program

Penyelenggara

1

Sosialisasi Hak Cipta dan Anti Pembajakan

Program edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan atas hak cipta dan pemberantasan anti pembajakan di lapak-lapak buku di Blok M Square, universitas-universitas, dan forum-forum.

Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia

2

#BukukuOri

Gerakan membeli buku original yang diinisiasi oleh Yayasan Tujuhbelasribu Pulau Imaji untuk mendukung pelaku perbukuan agar tetap produktif dan secara bersama-sama terus mengedukasi masyarakat mengenai hak cipta demi meningkatkan pertumbuhan industri perbukuan

Yayasan 17000 Pulau Imaji

3

Kampanye Anti Pembajakan

Kampanye anti pembajakan yang dilakukan bersama penerbit serta tim Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAMHKI) di sentra-sentra penjualan buku di Jakarta

Forum Peduli Perlindungan Hak Cipta di Bidang Literasi

4

Kampanye #pilihyanglegal

Kampanye melalui ipusnas.id dengan menggandeng penulis dan artis untuk membaca buku digital resmi di aplikasi ipusnas.

Perpustakaan Nasional Republik indonesia

5

Audiensi Penanganan Pembajakan Buku

Audiensi dengan Bareskrim atau organisasi penegak hukum di Indonesia untuk meminta bantuan dan kerja sama dalam memberantas pembajakan buku

IKAPI dan Forum Peduli Perlindungan Hak Cipta

6

Kampanye Anti Buku Digital Bajakan

Kampanye di media sosial menggunakan kanal Instagram untuk kampanye pesan anti penyebaran buku digital bajakan.

Teplete

7

Penguatan Hukum Anti Pembajakan

Upaya untuk mendorong diterbitkan dan disahkannya Peraturan Daerah atau Keputusan Gubernur) DKI Jakarta tentang penindakan pembajakan konten kreatif, pelarangan jual beli buku bajakan di semua kegiatan literasi yang didukung oleh Pemprov, dan kewajiban pelaporan barang bajakan atau jual beli hasil bajakan

Tim Komite WBCC dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

8

Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta

Program ini akan diwujudkan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan dukungan delik hukum kepada pemilik hak cipta yang karyanya mengalami tindak pembajakan

Tim Komite WBCC, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Bantuan Hukum

9

Bimtek Penanganan

Bimbingan teknis kepada para pelaku dunia perbukuan untuk memberikan pengetahuan terkait

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, IKAPI DKI Jakarta

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian